Select Page
Bagikan artikel ini :

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi. Selama masa PSBB transisi sejumlah sektor industri dan perdagangan dilonggarkan.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta kelonggaran kepada Pemprov DKI Jakarta supaya restoran bisa melayani dine in dengan alasan sudah mematuhi protokol kesehatan. Pemprov DKI Jakarta meminta tempat usaha menaati pergub yang ada

Restoran dan cafe diizinkan melayani pengunjung dengan protokol kesehatan ketat selama PSBB Transisi. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah protokol khusus untuk sektor industri dan perdagangan selama PSBB transisi, 12 hingga 25 Oktober 2020.

Transisi PSBB Boleh Dine In

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan protokol kesehatan khusus di restoran, rumah makan, dan cafe, sebagai berikut :
1. Melaksanakan protokol pencegahan Covid-19
2. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50 persen dari kapasitas tempat yang disediakan.
3. Mewajibkan pengunjung menggunakan masker, kecuali saat makan dan minum
4. Menerapkan pemeriksaan suhu tubuh
5. Melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit satu meter antar pengunjung.
6.Menyediakan hand sanitizer
7. Tidak menggunakan alat makan atau alat minum yang mengharuskan pengunjung berbagi alat dalam mengkonsumsinya, antara lain shisha dan menu sejenisnya
9. Mewajibkan memasang informasi jumlah kapasitas pengunjung untuk penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19
10. Membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19

Adapun sanksi bagi pengusaha tempat makan yang tak menjalankan aturan tersebut masih sama yaitu terancam diberikan sanksi administratif berupa penutupan sementara paling lama 1 kali 24 jam. Pelanggar juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta. Denda akan meningkat dua kali lipat apabila ditemukan kembali pelanggaran setelah pelanggaran pertama.

“Pelanggaran berulang tiga kali dan berikutnya dikenakan denda administratif sebesar Rp 150 juta,” tulis pasal 12 ayat 4 huruf C. Usaha tempat makan yang melanggar aturan juga terancam dilakukan pencabutan izin apabila selama tujuh hari pemilik tidak membayar denda yang sudah ditentukan.

Selama PSBB transisi, pasar, mal, dan pusat perbelanjaan juga telah diizinkan untuk beroperasi. Namun diberlakukan pembatasan pengunjung sebanyak 50 persen dari kapasitas normal. Waktu operasional pusat perbelanjaan dan mal dibatasi dari pukul 09.00 WIB-21.00 WIB.

 

 

Bagikan artikel ini :